Daulatkepri.com] Ketua Umum HMI MPO Cabang Batam Madani, Kota Batam Bachtiar Hadi, M.Pd sangat menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh BP Batam. Hal tersebut di sampaikan oleh Bachtiar Hadi saat berkunjung ke kantor PT. Dani Tasha Lestari sebagai badan hukum pengelola Hotel Purajaya dan mempelajari berkas dokumen perusahaan sejak awal berdirinya hotel Purajaya sampai dengan waktu perobohan yang dilakukan oleh PT. Lamro Martua Sejati atas perintah dari PT. Pasifik Estatindo Perkasa.
HMI MPO Cabang Batam Madani yang di komandoi oleh Bachtiar Hadi juga menyikapi buruknya layanan BP Batam dalam memfasilitasi Surat dari Wakil Ketua DPR RI Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH.
Keras Bachtiar menyampaikan, mau jadi apa negara ini jika Pemerintah dalam hal ini tidak aware atas permasalahan masyarakat, dimana organisasi BP Batam ada untuk memberikan layanan kepada warga Batam dan pejabat BP Batam digaji oleh pajak pajak yang dipungut dari rakyat.
Bachtiar Hadi merasa bingung, entah pikiran apa yang mendasari BP Batam tidak menjalankan amanah dari Wakil Ketua DPR RI tersebut. Lantas apa gunanya kita punya Wakli Rakyat jika rekomendasi tidak dijalankan oleh instansi dan organisasi penyelenggara negara seperti BP Batam ini. Bubar kan saja BP Batam ini kalau citra kerja nya seperti ini. Bikin susah masyarakat saja dan menjadikan Batam buruk citra nya untuk wilayah investasi.
HMI MPO Cabang Batam Madani, Kota Batam perlu menelusuri hal ini lebih lanjut guna memberikan advokasi kepada masyarakat agar tidak menjadi trauma investasi akibat perlakuan BP Batam seperti yang dilakukan terhadap Hotel Purajaya. Karena hampir semua warga Batam era tahun 80 – 90 pasti sangat mengenal Hotel Purajaya resort yang menjadi icon wisata lokal dengan building concept kultur Melayu Kepulauan Riau. Terlebih dari beberapa dokumen yang kami pelajari bahwa di Hotel Purajaya ini perjuangan pembentukan provinsi Kepri digagas oleh para tokoh Melayu dari Kepulauan Riau, Jakarta Bandung dan Yogyakarta, pungkas Bachtiar Hadi.
