Daulatkepri.com] Kinerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (BC) Batam kembali menjadi sorotan publik setelah maraknya pemberitaan mengenai peredaran rokok ilegal merek HD, OFO, dan T3 yang disebut-sebut berlangsung secara masif dari Batam ke berbagai daerah di Indonesia. Di tengah meningkatnya aktivitas penindakan rokok tanpa pita cukai, berbagai pihak mempertanyakan mengapa aktor intelektual di balik jaringan tersebut belum tersentuh proses hukum.Kamis [20/11/25].
Dugaan Peran Sentral Aktor Lama
Dalam berbagai laporan investigatif dan diskusi publik, nama seorang figur yang kerap disebut Akim alias Asri kembali mencuat sebagai pihak yang diduga memiliki pengaruh besar dalam distribusi rokok ilegal tersebut. Meski demikian, hingga kini belum ada proses hukum yang secara terbuka menetapkan status hukum terhadap yang bersangkutan, sehingga isu tersebut masih berada pada ranah dugaan dan penilaian masyarakat.
Bea Cukai Batam Dianggap Memegang Peran Strategis
Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan arus keluar-masuk barang di wilayah Batam—yang berstatus free trade zone—Bea Cukai dinilai memiliki posisi strategis dalam upaya pemberantasan penyelundupan, terutama barang kena cukai seperti rokok.
Publik menyoroti bahwa Bea Cukai memiliki sumber daya, kewenangan, dan perangkat intelijen yang seharusnya cukup untuk membongkar mata rantai peredaran rokok ilegal hingga ke tingkat atas. Namun, menurut berbagai kritik yang berkembang di masyarakat, penindakan kerap berhenti pada kurir atau pelaku kecil, sementara dalang utama belum pernah diproses.
Kepemimpinan Baru Ikut Disorot Publik
Di bawah kepemimpinan Zaki Firmansyah, BC Batam menghadapi ekspektasi besar. Publik berharap perubahan struktur dan penguatan integritas di instansi tersebut mampu menekan ruang gerak penyelundupan rokok tanpa cukai.
Namun, dalam diskursus publik di Batam, muncul pandangan kritis bahwa BC Batam dinilai “kurang agresif” menindak peredaran rokok HD, OFO, dan T3 yang ditengarai keluar masuk wilayah dengan pola yang relatif serupa selama bertahun-tahun. Tuduhan bahwa aparat “tutup mata” beredar luas di ruang diskusi masyarakat, meski tidak pernah dikonfirmasi secara resmi dan tidak memiliki pembuktian hukum yang final.
Isu Dugaan Kolusi Mencuat, Masyarakat Minta Transparansi
Sejumlah warga dan pemerhati perdagangan lintas batas menyuarakan kekhawatiran mengenai isu dugaan kedekatan oknum aparat dengan jaringan peredaran rokok tanpa cukai. Mereka menilai bahwa lemahnya penindakan terhadap aktor besar berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai integritas sistem pengawasan.
Isu ini kembali mengemuka setelah berbagai operasi penangkapan rokok ilegal dilakukantermasuk terhadap rokok merek HD, OFO, dan T3 namun pemilik atau pengendali utama disebut-sebut tidak pernah tersentuh.
Walau demikian, hingga kini tidak ada pernyataan resmi ataupun temuan formal dari lembaga penegak hukum yang membenarkan adanya kolusi. Informasi yang beredar masih bersifat opini masyarakat dan pemberitaan investigatif non-pemerintah.
Publik Menunggu Sikap Tegas Bea Cukai dan Penegak Hukum
Di tengah gencarnya kritik, publik menanti langkah konkret BC Batam. Harapan publik mengarah pada keberanian pimpinan baru, Zaki Firmansyah, untuk melakukan pembersihan internal, menindak tegas oknum yang terbukti bermain, dan membongkar jaringan distribusi rokok ilegal hingga ke akar.
Masyarakat juga menunggu apakah kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan akan mengeluarkan instruksi yang lebih tegas untuk memperkuat penegakan hukum di Batam, yang selama ini dikenal sebagai salah satu jalur rawan penyelundupan.
Menanti Langkah Tegas demi Kembalinya Kepercayaan Publik
Di tengah sorotan nasional, satu hal menjadi tuntutan utama: transparansi dan ketegasan penegakan hukum. Pulau Batam, yang kerap disebut sebagai titik persinggahan berbagai aktivitas ekonomi besar, diharapkan tidak menjadi ruang subur bagi kegiatan melawan hukum.
Publik menilai bahwa penindakan yang hanya menyasar pelaku lapangan tanpa menjangkau pengendali utama berpotensi merusak kepercayaan terhadap institusi negara.
Kini, semua mata tertuju pada Bea Cukai Batam dan aparat penegak hukum lainnya. Apakah mereka mampu menjawab keraguan publik, membuktikan integritas pengawasan, dan memastikan bahwa hukum tetap berdiri tegak di tengah isu yang kian menyeruak?
